Buku Kewarganegaraan ini menyajikan informasi keterampilan dasar Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Konsepsi Negara, Prinsip Demokrasi, Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Fenomena Hukum, tentunya isu-isu masyarakat kontemporer.

Salah satu tujuan utama penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk menciptakan pembangunan politik. Menurut Lucian Pye (1963), pembangunan politik berarti salah satunya adalah pembangunan demokrasi. Dengan demikian, tujuan pendidikan kewarganegaraan pada hakekatnya adalah pemajuan atau pengembangan demokrasi. Terutama pembangunan demokrasi yang berlandaskan kesadaran, kearifan dan keberdayaan. Selain itu, ini bertujuan untuk menciptakan kerangka dasar untuk memahami hubungan antara warga negara dan negara.

Tujuan ini merupakan hasil dari kebijakan revitalisasi program pendidikan kewarganegaraan. Padahal dulu mata kuliah lebih diorientasikan atau difokuskan pada pendidikan pertahanan sebelum bela negara, yaitu informasi yang bersifat instruktif tentang hak dan kewajiban warga negara dengan judul pendidikan kewarganegaraan (citizenship education). Namun dengan berkembangnya sistem kehidupan politik dan hukum di Indonesia, segala sesuatunya telah berkembang, tidak hanya dalam hal alutsista tetapi juga dalam alutsista masyarakat sipil. HAM dan Demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan disebutkan kemudian, sebagaimana disebutkan tersebut.

Kehadiran buku Pendidikan Kewarganegaraan ini merupakan salah satu upaya berharga anak bangsa dan civitas akademika untuk melengkapi dan mengawal berjalannya demokrasi di Indonesia. Terutama dari warga negara yang memiliki pemahaman, sikap dan perilaku demokratis sebagai landasan utama membangun sistem demokrasi yang lebih kuat.